undang undang csr 2016. 153. undang undang csr 2016

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UUD Nomor 7 2016. d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. This study aims to analyze the role of UNGP in constructing CSR legal policies in Indonesia and the implementation of CSR for companies, in order to create effective, targeted and beneficial CSR for the. 633 -2- Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 3. Lihat Foto. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 Nomor 3, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). go. Sebab CSR saat ini hanya di beberapa pihak saja. TENTANG DATABASE PERATURAN. Didalam laporan tahunan perbankan pengungkapan mengenai CSR. Penerapan program CSR PT. Ketetapan Majelis Permusarawatan Rayat Sementara Republik Indonesia No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. CSR Dalam Perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas Hadirin sidang senat terbuka yang saya hormati Pada tanggal 16 Agustus 2007, undang-undang tentang perseroan. - 5 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk. sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Membagikan "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara". bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker. Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa pada saat ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Abstract. Mengingat: 1. Keterlibatan Langsung. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP no 47 tahun 2012 dan Permensos no 13 tahun 2012. E. TLN 5871: 32 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa untuk menjamin pengakuan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Hingga saat ini undang-undang merek mengalami perubahan yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian CSR perusahaan adalah komitmen perseroan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dilihat dari Undang-Undang Penanaman Modal No. Jumat, 03 April 2020. Akan tetapi, aspek. Hal ini merupakan salah satu dari representasi dari kegiatan CSR sebuah perusahaan. Angka rata-rata perusahaan yang menyum-bangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Received: 12 Apr 2016; Published: 12 Apr 2016. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Anggota DPR RI berjanji akan menyelesaikan Undang-Undang dana tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility (CSR) pada tahun 2016. Padahal kalau CSR bisa. Corporate Social Responsibility ("CSR") mempunyai arti dalam kalimat Bahasa Indonesia ialah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. DAsar Hukum CSR 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. UU. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. undang-undang, CSR, Community Social Responsibility. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 7. 2016/NO. Responsibility) yaitu dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 6801 jdih. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. (PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG. ” -6-CSR 2016 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. ANALISIS CSR PT. Undang-undang NO. 1. Regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. pengembangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang. Perusahaan reformis –> profit & anggaran CSR yang tinggi. Tipe Dokumen. Jenis Dokumen: Undang-Undang: Nomor: 16:. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: T. U. Deskripsi: undang-undang, CSR, Community Social Responsibility. Greg Tower. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggungjawab sosial,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri. 3. Pasal 6 Tetap Pasal 7 Tetap Pasal 8 Tetap. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) PT. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. d. Salah satunya adalah Undang-Undang No. CSR (studi pada PT bank mualamat TBK. Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 . Model CSR (Corporate Sosial Responbility) Terdapat 4 model CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 1. Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. T. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang. 2. Pro. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 3. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang CSR/ TJSL adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3. Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara. Purpose – This paper aims to focus on corporate social responsibility and workplace well-being by examining Indonesian Stock Exchange (IDX)-listed companies’ labour disclosures. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 10 Bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 19 45, sbb : “Setiap orang berhak at as penga kuan, ja minan, perlindungan, dan kepastianTanggal 4 April 2016, Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 1/Vol. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Meski. BANK CENTRAL ASIA (BCA) Program-program CSR tersebut dituangkan dalam program Bakti BCA yang dilakukan secara berkesinambungan, yang tertuang dalam 3 (tiga) pilar berikut: 1. 47, LN. 26-05-2016 | 14:10 WIB | Penulis: Irawan : Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau : BATAMTODAY. CSR perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan, tetapi juga menciptakan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) NO. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak. Terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melihat tanggung. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Apa itu CSR? CRS adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. peraturan. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain adalah prinsip keterbukaan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (5) Undang – Undang. pelaksanaan corporate social responsibility (csr) dalam pengelolaan lingkungan hidup di ptpn xii kebun dampar-mumbulsari, jember perspektif maqasid syariah: 61:. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang seperti Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan Menteri Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. Banyak Perusahaan Tak Laksanakan CSR, karena Sanksinya Tak Diatur Secara Jelas. Pada intinya pemahaman dan ide CSR sendiri sudah ada dalam aturan hukum corporate social responsibility yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas meliputi lingkungan . 12 Budi Gautama Siregar, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam,” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25. Budi. (Muhammad Sadi Is, 2016) : 1) Perseroan terbatas harus memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum yang. 07/2016 TENTANG. Indonesia mengamanatkan agar perusahaan melakukan CSR, hal itu tercantum di Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung. Catatan Moderator: Rekan-rekan anggota, dengan gembira kita kirimkan Rangkuman Tanggapan dari Pertanyaan/Query ketiga belas tentang Peraturan dalam Kegiatan Organisasi Nirlaba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program yang dilakukan dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Undang-Undang No. Kewajiban penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN. Telset. kemsos. diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dengana. Untung, Hendrik. cit, hlm 2 9 Ibid. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar bisa lebih memahami CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, berikut Liputan6. (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia. Hukum Perusahaan di Indonesia. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat. Tanggung. Tujuan CSR. 2022/No. Aturan tentang CSR di Indonesia. CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Koperasi merupakan jenis usaha sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan bentuk koperasi. KOMNAS HAM”, Laporan Tahunan 2016, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM, KOMNAS HAM, Jakarta, 2017,. GALERI. Perubahan. 40 tentang Perseroan Terbatas. Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Keywords: CSR, Legal Certainty, Business Actors. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang. Peraturan Nirlaba dan CSR. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 14 11 Muhammad Yasir Yusuf, loc. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak satupun pasal yang mengatur tentang CSR namun pada pasal-pasal tertentu telah merujuk kepada konsep triple bottom line. Peraturan Menteri Sosial NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. Sifat CSR ini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19. 2/2023: Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. kurs kmk. Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas (PT) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT sendiri, komunitas. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan utama dari undang-undang CSR adalah untuk meningkatkan kehidupan individu dan melampaui masalah untung-rugi bagi bisnis atau individu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pada tahun 2016 tercatat Indonesia memiliki 90 Peraturan Daerah yang terdiri dari 15 Peraturan Daerah tingkat Provinsi dan 16 Peraturan Daerah tingkat Kota Madya. 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat 3 sudah menjerat puluhan orang. Download Free PDF View PDF. 4. Undang-undang No. Home » Regulasi » Undang Undang Republik Indonesia Nomor. CBC Global Indonesia. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab. BAB III INKLUSI KEUANGAN Pasal 111. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6, LN. “PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. Penjelasan Umum UU Penyandang Disabilitas. Agar bisa lebih memahami CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, berikut Liputan6. id: 13 hlm. Corpoerate Sosial Responbility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu kewajiban, tetapi kita belum tahu apakah ada keterbukaan di setiap perusahaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai CSR hanya terdapat dalam Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tepatnya pada Pasal 74. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) 2. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. Latar Belakang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun.